Hal tersebut bisa mematahkan suara sumbang, bahwa pelaku telekomunikasi yang dikenal padat modal tak bisa memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah.
Nurjaman –biasa disapa Jaman– adalah pedagang voucher pulsa elektrik dan “fisik” yang tinggal di daerah pedalaman Kabupaten Cianjur. Tepatnya di Kampung Sindang Hayu, Desa Wangun Jaya, Kecamatan Campaka untuk mencapai desa ini selain jalannya rusak parah juga naik turun bukit.
Menurut Jaman, hasilnya berjualan pulsa sangat lumayan. “Bisa untuk beli susu buat anak dan ditabung,” katanya seraya menambahkan dalam sehari bisa meraup untung Rp10–20 ribu,” bebernya saat ditemui harian Seputar Indonesia belum lama ini. Melalui ponsel, banyak petani teh dan penambang emas bertransaksi dengan pengepul.
Selain usaha berjualan pulsa, bapak muda satu anak ini juga melakoni usaha warung kecil-kecilan di rumahnya yang sederhana. Jaman mengatakan, dengan adanya sinyal di desa dirinya tidak lagi repot saat belanja keperluan warung. Maklum, jaringan kabel telepon belum menembus kawasan ini. “Kalau dagangan di warung habis tinggal telepon agen di Cianjur kota (memakan waktu lebih dari satu jam dari Desa Wangun Jaya), ada barang yang diminta atau tidak? Kalau ada berangkat, tapi kalau tidak minta di sms aja bila barang yang dimaksud ada,” tandasnya.
Sebelumnya, dia harus pergi ke agen tanpa bisa mengecek ketersediaan barang yang diminta, sehingga kadang pulang dengan tangan kosong. Padahal, perjalanannya menghabiskan uang transportasi dan waktu yang tidak sedikit.
Contoh di atas memberikan gambaran bagaimana cara industri telekomunikasi mendorong roda perekonomian daerah. Tembusnya sinyal di daerah-daerah pelosok menjadi jembatan peluang usaha bagi masyakarat.
Menurut ekonom senior CSIS Pande Radja Silalahi, sejatinya telekomunikasi bisa menjadi infrastruktur yang kuat guna memaksimalkan pergerakan ekonomi warga desa. Dia mencontohkan, bagaimana petani membaca peluang produk pertanian apa saja yang tengah dibutuhkan masyarakat perkotaan.
“Jika harga suatu komiditi bagus, si petani bisa langsung menyuplai produk yang diminta. Sebaliknya, kalau harga suatu produk jatuh dia bisa menunda pendistribusian hingga harganya kembali membaik. Caranya, tinggal mengontak pihak agen atau pengepul di kota,” tuturnya.
Disinggung anggapan sektor telekomunikasi kurang memberikan kontribusi bagi laju perekonomian, Pande menjelaskan, tudingan miring ini ada benarnya. Alasannya, sektor ini kurang menyerap tenaga kerja.
Hanya, sebut dia, telekomunikasi tetap bisa menjadi jembatan menuju masyarakat daerah yang sejahtera. “Ya, itu tadi. Masyarakat harus diajarkan bagaimana menggunakan telekomunikasi untuk keperluan ekonominya. Bukan hanya sekedar alat bicara atau berkirim pesan (sms),” saran Pande. Atau, bisa juga dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Contohnya dalam pengelolaan menara Base Transceiver Stations (BTS).
Industri telekomunikasi merupakan ladang usaha yang membutuhkan guyuran modal sangat besar. Ratusan juta USD harus dirogoh investor dalam meningkatkan kapasitas jaringan atau sekadar ekspansi sinyal dengan membangun menara telekomunikasi ke daerah-daerah pelosok.
PT XL Axiata Tbk (EXCL) misalnya. Pada 2007 telah mengalokasikan dana sebesar USD700 juta untuk. Capex (capital expendenture) tersebut terutama di-alokasikan untuk pengembangan dan peningkatan mutu jaringan. Saat itu, jumlah BTS XL masih 7.200 unit, termasuk 1.000 BTS 3G atau node B. Targetnya, pada 2007 jaringannya akan dikembangkan menjadi 10–11 ribu BTS, termasuk penambahan node B hingga 1.500 unit. Dengan penambahan jangkauan, perusahaan te-le-komunikasi terkemuka di Tanah Air ini menargetkan mampu meraup 14–15 juta pelanggan dari posisi akhir November 2006 sebanyak 9,2 juta orang.
Satu tahun kemudian, XL mampu menambah 5.572 BTS baru se-hingga pada akhir 2008 memiliki 16.729 unit dengan belanja modal yang juga mencapai ratusan juta dolar AS. Dengan demikian, lebih dari 90% cakupan nasional berha-sil dirambah sinyal XL. Sedangkan tahun lalu, belanja modal emiten Bursa Efek Indonesia ini menelan alokasi USD600–700 juta.
Tahun ini, XL berencana memanfaatkan belanja modal sebesar USD400–450 juta. GM Corporate Finance & Business Analysis XL Silvia Hardiman dalam paparan publik menjelaskan, capex tersebut akan dipergunakan untuk ekspansi jaringan, menambah kapasitas, termasuk menambah BTS.
Merujuk pembangunan BTS yang agresif, ini menegaskan komitmen XL untuk membuka keterisolasian suatu daerah. “Hingga 2009, XL berhasil mencakup lebih dari 90 persen dari total penduduk di Indonesia, sehingga jumlah BTS yang ada saat ini dirasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan komunikasi di negara ini,” ujar General Manager Network Quality XL Yudianto.
Yudianto mencontohkan, di wilayah Bojongpicung, Cianjur, Jawa Barat hanya ada BTS XL yang mampu melayani kebutuhan telekomunikasi sekitar 5.000 penduduk bermata pencaharian sebagai petani. BTS XL ini terletak di Desa Kemang, tepatnya di tengah lembah yang dikelilingi perbukitan. Unit ini mampu mendukung telekomunikasi di lima desa di sekitarnya.
Tak heran di Jawa Barat, XL mampu menarik pelanggan tidak kurang dari 2,6 juta orang. Lebih lanjut Yudianto mengatakan, saat ini di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini ada sejumlah wilayah yang hanya diisi sinyal XL, yaitu Sugihmuti–Ciwideuy (Bandung), Cikarang–Cisewu (Garut), Linggarjati (Tasikmalaya), dan Tegal Waru (Purwakarta).
Ditanya kenapa butuh dana besar untuk membangun satu unit BTS plus menaranya, dia menjelaskan, untuk membangun satu unit saja mampu menghabiskan dana hingga USD100.000 hingga USD150.000. Tahun ini. Dalam laporan kuartal I 2009, XL mendapatkan 24,9 juta pelanggan di seluruh Tanah Air dengan dukungan 17.232 BTS (2G dan 3G).
Kontribusi telekomunikasi diakui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Menkeu berpendapat, target pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4,5% dapat tercapai karena dipengaruhi oleh beberapa sektor yang mulai tumbuh, seperti sektor perdagangan, telekomunikasi, dan konstruksi.
Sementara itu, anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menu-turkan, secara langsung investasi telekomunikasi mungkin tidak menyerap tenaga kerja secara signifikan. Namun, imbas tak langsungnya sangat besar. Buktinya, di jalan-jalan bertebaran kios-kios yang menjual voucher pulsa. Bukan hanya di daerah perkotaan tapi juga pedesaan.
“Telekomunikasi menyerap ri-buan, bahkan jutaan pekerja informal. Belum lagi banyak muncul perusahaan yang mengelola pendistribusian pulsa elektrik. Ini tidak terbantahkan,” ungkap Heru seraya menambahkan, melalui telekomunikasi masyarakat bisa memanfaatkan potensi ekonominya masing-masing. Yakni, mencari peluang mendistribusikan produk-produknya ke kota-kota tujuan.
Menurut Heru, BRTI pun berupaya selalu menelurkan kebijakan prorakyat dalam menumbuhkembangkan industri ini. Salah satunya, menawarkan kepada masyarakat secara kelompok untuk mengelola BTS dan menaranya. Lebih lanjut dijelaskan, kelompok masyarakat bisa dalam bentuk koperasi mengajukan pembangunan BTS untuk kemudian mengelolanya demi kesejahteraan mereka.
“Dengan demikian, kita bisa memberdayakan masyarakat sekaligus memperkecil potensi konflik. Selama ini, ada sejumlah BTS yang ditolak masyarakat sekitar. Ini dikarenakan mereka belum merasa memiliki dan mengetahui lebih jauh manfaat dari BTS,” pungkasnya.
.
Dipersembahkan oleh dealer-pulsa.net | dealer pulsa elektrik yang murah cepat dan stabil.
Sumber: Seputar Indonesia edisi cetak/m iqbal
